admin Pemutusan hubungan kerja memang jadi salah satu ketakutan terbesar para pekerja, terutama di usia produktif. Saat kondisi ekonomi tidak stabil, risiko kehilangan pekerjaan bisa datang kapan saja. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa ada bentuk perlindungan yang disiapkan untuk membantu pekerja tetap bertahan di masa transisi ini.
Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah jaminan kehilangan pekerjaan, yaitu program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Program ini dirancang untuk membantu pekerja yang mengalami PHK bukan karena kesalahan mereka, agar tetap memiliki perlindungan finansial sekaligus dukungan untuk kembali ke dunia kerja.
Program JKP ditujukan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja, baik dengan status kontrak maupun tetap, selama telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki masa iuran minimal 12 bulan dalam kurun waktu 24 bulan sebelum PHK atau berakhirnya hubungan kerja. Ketentuan ini menjadi syarat utama agar pekerja dapat mengakses manfaat yang disediakan dalam program tersebut.
Secara regulasi, penyelenggaraan JKP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 yang kemudian diperbarui melalui PP Nomor 6 Tahun 2025. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa pengusaha memiliki kewajiban mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian, jaminan kehilangan pekerjaan merupakan hak pekerja yang seharusnya dipahami sejak masih aktif bekerja.
Manfaat JKP tidak hanya berupa bantuan tunai. Berdasarkan ketentuan terbaru, peserta berhak menerima uang tunai sebesar 60% dari upah yang dilaporkan selama maksimal enam bulan. Selain itu, peserta juga mendapatkan akses informasi pasar kerja melalui portal SIAPkerja milik Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk layanan bimbingan jabatan dan informasi lowongan kerja yang sesuai dengan kompetensi.
Manfaat lainnya adalah akses pelatihan kerja berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan milik pemerintah maupun swasta. Pelatihan ini mencakup upskilling untuk meningkatkan keahlian di bidang yang ditekuni, serta reskilling bagi pekerja yang ingin beralih profesi. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta berkesempatan memperoleh sertifikasi kompetensi dari BNSP yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja.
Seluruh proses klaim jaminan kehilangan pekerjaan dilakukan secara digital melalui ekosistem SIAPkerja yang terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja perlu melaporkan kejadian PHK, mengaktifkan akun SIAPkerja, melakukan asesmen diri, serta memastikan data rekening yang digunakan sudah benar. Proses ini dirancang agar transparan dan mudah diakses.
Mengalami PHK memang bukan situasi yang mudah, tetapi dengan memahami mekanisme dan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, pekerja dapat menjalani masa transisi dengan lebih tenang dan terarah. Perlindungan ini bukan hanya soal bantuan sementara, melainkan juga tentang membuka kembali peluang untuk melangkah ke tahap karier berikutnya dengan persiapan yang lebih matang.
